Tax Boot Camp

Sertifikat Elektronik (sertel), adalah prasyarat untuk mendapatkan layanan perpajakan secara elektronik  dalam melaksanakan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Siapa yang dapat mengajukan sertel,pengurus itu siapa,bagaimana jika bukan PKP, Representative Office atau BUT, ini sering menjadi pertanyaan

Pelaku Usaha PMSE yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE wajib melakukan aktivasi akun dan pemutakhiran data secara daring (online) pada Portal PMSE agar Pemungut PPN PMSE dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya melalui Portal PMSE. 

Wajib Pajak perlu mengetahu bahwasanya penghasilan dibedakan atas penghasilan yang bersifat non final (Pasal 4 ayat (1) UU PPh), penghasilan yang bersifat final (Pasal 4 ayat (2) UU PPh), dan penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak (Pasal 4 ayat (3) UU PPh, dan semua penghasilan ini wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan agar dapat dikatakan SPT Tahunan tersebut benar, lengkap, dan jelas.

Wajib Pajak hanya boleh menggunakan pembukuan dengan bahasa asing (bahasa Inggris) dan mata uang asing (USD) apabila telah mendapat persetujuan dari kementerian keuangan itupun dilimitasi hanya atas Wajib Pajak tertentu. Bagaimana apabila ditemukan laporan keuangan

Entah apa yang menjadi landasan bagi Wajib Pajak, ketika Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) mereka termasuk kategori usaha yang dikenakan Pajak Penghasilan bersifat Final sehingga semua jenis penghasilan yang diterima akan bersifat Final. Begitu juga ketika diberikan...

Baru-baru ini banyak yang bertanya kepada penulis terkait E-Bupot atau bukti potong (PPh 23/26) Elektronik juga dikenal dengan istilah aplikasi e-bupot 23/26 yaitu suatu perangkat lunak yang disediakan di laman milik DJP atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh...

Dalam Seri Perpajakan terkait mengenal pajak negara-negara di dunia, beberapa negara yang pernah dituliskan dalam blog ini diantaranya : Mengenal Pajak Negara Arab Saudi Mengenal Pajak Negara India Mengenal Pajak Negara Zambia Mengenal Pajak Negara Rusia Negara Tarif...

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 di atur dalam Peraturan Presiden nomor 78 tahun 2019 dengan rincian penetapan Pendapatan Negara sebesar Rp. 2.233 triliun dan Belanja Negara mencapai...

Dalam tulisan terdahulu yang berjudul "Penyesuaian Tarif PPh Badan" kita mengetahui bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Perpu Nomor 1 tahun 2020 disebutkan bahwasanya mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 tarif PPh Badan sebesar 22%, dan pada tahun 2022 menjadi 20%. Pada...