Tax Boot Camp

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan serta memberikan kepastian  hukum kepada Wajib Pajak sehubungan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan, baru-baru ini Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan aturan terkait...

Baru-baru ini Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan suatu pedoman mengenai perlakuan perpajakan atas imbalan yang diterima oleh pembeli sehubungan dengan kondisi tertentu dalam transaksi jual beli yang dapat berupa pencapaian syarat tertentu, penyediaan ruang dan/atau...

Dengan pertimbangan mendorong kegiatan investasi di daerah tertentu yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan dan untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata maka Peraturan Menteri Keuangan...

Seringkali kita mendengar bahwa aturan perpajakan membuat kegaduhan pada masyarakat. Pengertian kegaduhan disini dapat diartikan  kekacauan atau keributan. Misalkan saat adanya kekhawatiran kegaduhan saat selesainya pelaksanaan Amnesti Pajak bahwasanya akan adanya...

Dengan motivasi memberikan kepastian terkait aspek perpajakan bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik, maka dikeluarkanlah aturan melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 210/PMK.010/2018 tanggal 31 Desember 2018  tentang...

Pada tanggal 31 Desember 2018  telah diundangkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 192/PMK.03/2018 tentang pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri, Peraturan Menteri Keuangan ini mencabut Keputusan Menteri keuangan nomor 164/KMK.03/2002 tentang...

Sepanjang tahun 2018, jajaran Direktorat Jenderal Pajak telah dengan ketat dan disiplin bekerja untuk mengamankan target penerimaan yang dibebankan yaitu  sebesar Rp. 1.423.995.793.162.000,-. Dan berdasarkan data yang penulis peroleh bahwasanya penerimaan pajak 2018...

Baru-baru ini Direktur Jenderal Pajak melakukan perubahan aturan tentang tata cara penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda...

Dalam tulisan terdahulu yang berjudul "Revaluasi Aktiva Tetap, Apa Untungnya?" dijelaskan bahwa besaran utang lebih dari 80% maka biaya pinjaman terkait dengan utang tidak bisa dibebankan sebagai biaya, hal ini berbeda dengan ketentuan-ketentuan sebelumnya bahwasanya...